UN DALAM STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN


UN DALAM STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Yudhi Fachrudin, Dosen STAI Binamadani

 

Abstrak

Penyelenggaraan Ujian Nasional dari awal tahun penyelenggaraannya terus menuai pro dan kontra, namun sampai saat ini UN masih berlangsung. Ujian Nasional dilaksanakan pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan para siswa dan siswi hasil dari proses pembelajaran selama ini. UN sebagai bentuk sistem evaluasi dunia pendidikan di Indonesia, yang telah disesuaikan dengan standar hasil pencapaian secara nasional. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah dengan asumsi memetakan kualitas pendidikan dengan membuat standar mutu pendidikan dengan bentuk ujian nasional. Mutu pendidikan sebagai gambaran yang menunjukkan kualitas pendidikan yang selama ini berlangsung di sebuah negara.

Ujian Nasional sebagai salah satu standar penilaian pendidikan dilakukan untuk lebih memudahkan dan cepat mengetahui ukuran kualitasnya. Hasil UN sebagai gambar yang menyangkut prestasi belajar setelah menjalani proses pendidikan dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam nilai angka pada rapor atau semester. Materi yang diujikan UN hanya mencakup aspek intelektual semata, belum mampu mengukur seluruh aspek pendidikan secara utuh pada penguasaan pada kecakapan dan kebiasaan manusia-manusia hasil pendidikannya.

Penilaian penting dilakukan sebagai bahan gambaran pencapaian pendidikan yang diselenggarakan di negara yang luas ini. Penilaian pendidikan dilakukan dengan melihat penilaian formatif, summative, diagnostik, dan selektif. Dalam penilaian hasil belajar siswa perlu dilakukan dengan lebih komprehensif lagi. Penilaian yang lebih penting lagi dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan Indonesia. UN yang diselenggarakan sebagai bentuk penilaian standar pendidikan diharapkan menjadi alat ukur bagi pencapaian tujuan pendidikan.

Kata kunci: ujian nasional, standar penilaian pendidikan, tujuan pendidikan

 

Pembahasan

  1. Data dan Fakta sekitar UN

Pelaksanaan UN di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena ujian semacam ini dengan nama yang berbeda sudah dilaksanakan sejak dahulu melalui Ujian Negara (1945-1970), Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional atau EBTANAS (1984-2000), Ujian Akhir Nasional atau UAN (2001-2004) dan Ujian Nasional atau UN (2006). Standarisasi nilai kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah tiap tahunnya terus naik. Standar kelulusan UAN pada awalnya adalah 3,01 setelah berganti UN (Ujian Nasional) standar kelulusan meningkat menjadi 4,01 (2004/2005), kemudian meningkat lagi menjadi 4,26 (2005/2006), sedangkan pada tahun ajaran 2006/2007 standar kelulusan ditingkatkan menjadi 5,00.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UN SMA diikuti oleh 1.581.286 siswa dengan jumlah yang lulus sebanyak 1.573.036 siswa. Dengan demikian, dari seluruh Indonesia ada sekitar 8.250 anak yang tidak lulus UN pada tahun ini. Untuk jenjang SMK, peserta dari seluruh Indonesia yang ikut UN tercatat 1.106.140 siswa dan yang lulus mencapai 1.105.539 siswa. Seperti biasa, jumlah siswa SMK yang tidak lulus lebih kecil dibandingkan dengan jenjang SMA yaitu hanya sekitar 601 orang.

Sedangakan hasil UN SMP/MTs Tahun 2012/2013Peserta UN SMP/MTs Tahun Ajaran 2012-2013 sebanyak 3.667.241 siswa, 3.650.625 atau sekitar 99,55 persen siswa dinyatakan lulus dan 16.616 siswa lainnya dinyatakan tidak lulus. Muhammad Nuh, Mendikbud mengungkapkan tingkat kelulusan tahun ini menurun 0,02 persen dibanding tahun lalu, yaitu 99,57 persen. Kelulusan tersebut diperoleh dari penggabungan antara nilai UN murni dengan nilai yang dikirim dari sekolah. Jika hanya UN murni yang digunakan sebagai penentu kelulusan, ketidaklulusan mencapai di atas 40 persen. Disampaikan pada acara pembukaan konferensi pers di Kantor Kemdikbud, Jumat (31/05).

Dari 48.893 sekolah peserta UN terdapat 44.915 atau sekitar 91,86 persen sekolah berhasil meluluskan 100 persen siswanya. Ada beberapa sekolah yang meraih nilai rata-rata UN murni lebih tinggi dari nilai rata-rata sekolah namun di sisi lain ada 10 sekolah peserta UN yang semua siswanya tidak lulus.

 

Fenomena pro dan kontra UN sampai menjadi korban UN

Sekalipun Mendiknas menerbitkan peraturan  No.74 dan 75 tentang Panduan UN Tahun Pelajaran 2009-2010 SD dan SMP/SMA/SMK, kemudian keluar peraturan dari MA memutuskan agar Pemerintah Perlu Tinjau ulang UN. Namun Pemerintah jalan terus menyelenggarkan Ujian Nasional hingga sampai kini. UN tidak lepas dari fenomena-fenomena yang cukup unik terkait UN sampai ada yang menjadi korban UN.

Terjadinya kebocoran soal ulangan UN masih menjadi masalah, beredar sms kunci jawaban dan sampai ada yang berani membayar mahal untuk mendapatkan kunci jawaban, menyiasati hal demikian pemerintah menyediakan kode soal dan lembar jawaban yang berbeda-beda sampai dua puluh kode paket pada UN 2013.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan adanya kerugian negara dan potensi kerugian dalam pengelolaan keuangan negara selama penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun 2012 dan 2013 ditemukan kerugian negara sebesar Rp 2,66 miliar. Modusnya, yakni pemotongan belanja, kegiatan fiktif, dan pengelembungan harga.

Para siswa mengalami gangguan beban psikologis menghadapi UN, sampai ada yang berani bunuh diri karena tidak lulus UN. Ditemukan kasus siswa berprestasi tidak lulus dalam ujian nasional. Dalam aspek kereligiusan, saat-saat mau menjelang UN, Sekolah beramai-ramai mengadakan shalat, doa kemudian Istighosah bersama-sama agar dimudahkan dan diluluskan siswa-siswanya.

  1. Ujian Nasional dan Standar Nasional Pendidikan

Persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa Indoneia sangat kompleks. Paul Suparno dalam Drost J., (2005, hal : ix) meringkas kompleksitas masalah itu dalam 3 aspek, yaitu mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemennya. Dari aspek mutu pendidikan, beberapa indikator penting yang sangat mempengaruhi adalah kurikulum, konten pendidikan, proses pembelajaran dan evaluasi, mutu guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta buku.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI merumuskan Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi: 1) Standar isi kurikulum, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan, dan 8) Standar Penilaian Pendidikan: Evaluasi, Akreditasi, Sertifikasi, Penjaminan Mutu. Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah, dan kelulusan.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi dan tujuan standar : a. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. b. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Ujian Nasional salah satu diantara bentuk evaluasi penilaian pendidikan hasil belajar yang diambil pemerintah. Dalam PP 19 tahun 2005, pada pasal 66 ayat 1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. UN dilaksanakan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel (pasal 66 ayat 2). Hasil UN dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk pemetaan program satuan pendidikan, pembinaan dan perian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Standar penilaian pendidikan merupakan standar nasional mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Dalam penilaian hasil belajar berbeda dalam tiap kelompok mata pelajarannya. Pada mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serja ujian, ulangan, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Penilaian hasil beajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. Penilaian hasil belajar kelompok estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; ulangan, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

  1. Tujuan Pendidikan

Sejauh mana keberadaan ujian nasional sebagai bentuk standar penilaian pendidikan bagi perwujudan tujuan pendidikan Indonesia. Sejatinya pendidikan bertujuan memanusiakan manusia sebagai upaya yang dilakukan bangsa Indonesia melalui pemerintahnya untuk membawa manusia Indonesia keluar dari kebodohan. Pendidikan bangsa Indonesia bertujuan mampu mewujudkan keadilan sosial melalui kesetaraan derajat dan penghapusan sistem feodal. Pendidikan juga diharapkan bagi setiap peserta didik mampu menentukan sikap kemandirian dan kedewasaan pada diri yang pada akhirnya sangat dibutuhkan untuk membangun negara Indonesia.

Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti ( kekuatan batin, karakter),pikiran (intellect) dan tubuh anak; dalam pengertian Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya”.

Dalam konsep Islam, Hakikat pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikannya sebagai insan kamil, manusia utuh atau kaffah. Hakikat pendidikan ini dapat terwujud melalui proses pengajaran, pembelajaran (ta‟lim dan tadris), pembersihan dan pembiasaan (tahdzib dan ta`dib), dan tadrib (latihan) dengan memperhatikan kompetensi kompetensi pedagogik berupa profesi, kepribadian dan sosial. Pendidikan menumbuhkan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran dan tubuh peserta didik yang dilakukan secara integral tanpa dipisah-pisahkan antara ranah-ranah tersebut.

Dengan pemahaman yang baik dan benar mengenai hal-hal tersebut, maka orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai insan pendidikan dengan tidak mengabaikan atau meninggalkan tanggung jawabnya.

Definisi lebih spesifik dalam arti pendidikan di sekolah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa, “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara.”

Dalam Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Secara umum tujuan pendidikan di Indonesia sudah mencakup tiga ranah perkembangan manusia, yaitu perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Tiga ranah ini harus dikembangkan secara seimbang, optimal, dan integratif. Seimbang artinya ketiga ranah tersebut dikembangkan dengan intensitas yang sama, proporsional dan tidak berat sebelah. Optimal maksudnya dikembangkan secara maksimal sesuai dengan potensinya. Integratif artinya pengembangan ketiga ranah tersebut dilakukan secara terpadu. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kemendiknas mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Tujuan Pendidikan Menurut UNESCO, “Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to Know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together. Dimana keempat pilah pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ, dan SQ”.

Dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan bagaimana posisi UN. Jangan sampai UN justru merusak pencapaian tujuan itu. Pada dasarnya UN kedudukannya sebagai sistem asesment. Berdasarkan fungsinya, asesmen bisa dibagi menjadi dua: asesmen formatif yang membantu proses belajar, dan asesmen sumatif untuk mengevaluasi hasil belajar. UN tergolong asesmen sumatif. Hasil UN seharusnya digunakan oleh pemerintah guna memetakan kualitas sekolah, dan oleh stakeholder lain yang akan menggunakan lulusan sekolah seperti perusahaan yang mencari tenaga kerja atau panitia seleksi perguruan tinggi. Proses ini akan melahirkan evaluasi yang perlu dijalankan untuk perbaikan ke depanya.

Apakah UN dirancang juga untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas. Mengetahui bahwa hasil UN hanya berupa angka, tanpa deskripsi pemahaman dan kesalahpahaman siswa. Dengan hasil ini bagaimana dimanfaatkan guru memperbaiki cara pengajarannya jika UN diselenggarakan di akhir tahun ajaran. Penetapan hanya mata pelajaran tertentu yang di UN kan tidak bisa menjadi ukuran dalam pemetaannya, sekalipun bisa digunakan untuk membandingkan kualitas sekolah secara kasar.

Penilaian dalam bentuk UN mengeliminasi keragaman mata pelajaran yang dipelajari siswa di kelasnya. UN hanya sebatas mengukur mata pelajaran yang bersifat kognitif semata, untuk mengukur hal yang afektif dan psikomotorik terabaikan. Padahal tujuan pendidikan mengembangkan manusia secara utuh. Tujuan pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sistem pendidikan nasional.  Ketercapaian tujuan pendidikan diusahakan melalui upaya pendidikan yang menentukan mutu pendidikan.

Untuk menjamin pendidikan yang bermutu, Indonesia menerapkan standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidian di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 19 pasal 1 ayat 1). Standar Nasional pendidikan ini meliputi standar : isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian yang harus ditingkatkan secara berencana dan berskala (UU nomor 2 tahun 2003, bab IX, pasal 35, ayat 1, dan PP 19 tahun 2005, Bab I, pasal 1 ayat: 5-11).

Pola pikir yang dikembangkan dengan delapan standar nasional pendidikan adalah sebagai penunjang pengembangan sumber daya manusia sesuai tuntutan dengan keadaan daerah, situasi nasional, dan trend globalisasi.

Secara konseptual UN sebagai bentuk evaluasi pendidikan nasional. UN berfungsi juga sebagai standar pemetaan penilaian mutu hasil pendidikan atau hasil pembelajaran tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan alur pikir ini, pemetaan dan peningkatan kualitas pendidikan adalah dua hal yang harus dipisahkan. Pemetaan dengan data UN bisa digunakan sebagai informasi untuk perbaikan kualitas. Namun perbaikan kualitas itu sendiri harus dicapai melalui faktor lain seperti kompetensi guru, iklim akademik sekolah sampai kebijakan pemerintah dalam pendidikan.

 

  1. Analisis Perangkat Akreditasi Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan sesuai dengan Permen Nomor 20 Tahun 2007

  1. Tingkat SD/MI

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 11 tahun 2009 tanggal 4 Maret 2009

Tabel I

Bobot Komponen Instrumen Akreditasi Standar Pendidikan SD/MI

No. Komponen Akreditasi Nomor Butir Jumlah Butir Bobot Komponen
1 Standar Isi 1-18 18 15
2 Standar Proses 19 – 29 11 15
3 Standar Kompetensi Lulusan 30 – 46 17 13
4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 47 – 65 19 15
5 Standar Sarana dan Prasarana 66 – 90 25 11
6 Standar Pengelolaan 91-110 20 10
7 Standar Pembiayaan 111 – 135 25 10
8 Standar Penilaian Pendidikan 136 – 157 22 11
  Jumlah 157 100

Butir-butir pertanyaan Akreditasi Standar Penilaian Pendidikan SD/MI

  1. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.
  2. Teknik penilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD).
  3. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
  4. Guru menggunakan berbagai teknik penilaian.
  5. Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
  6. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik
  7. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
  8. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
  9. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester
  10. Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.
  11. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
  12. Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat.
  13. Sekolah/madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
  14. Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian.
  15. Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan pendidikan.
  16. Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
  17. Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan
  18. Sekolah/Madrasah menentukan nilai rata-rata sebagai kriteria kelulusan UASBN.
  19. Sekolah/Madrasah menentukan nilai minimal mata pelajaran sebagai kriteria kelulusan UASBN.
  20. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).
  21. Sekolah/Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.
  22. Sekolah/Madrasah menerima siswa baru dengan menggunakan berbagai pertimbangan.

 

  1. Akreditasi Standar Penilaian Pendidikan pada SMP/Mts

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 4 Maret 2009

Tabel 2

Bobot Komponen Instrumen Akreditasi Standar Pendidikan SMP/MTS

No. Komponen Akreditasi Nomor Butir Jumlah Butir Bobot Komponen
1 Standar Isi 1 – 17 17 13
2 Standar Proses 18 – 29 12 15
3 Standar Kompetensi Lulusan 30 – 49 20 13
4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 50 – 75 26 15
5 Standar Sarana dan Prasarana 76 – 103 28 12
6 Standar Pengelolaan 104 – 123 20 11
7 Standar Pembiayaan 124 – 148 25 10
8 Standar Penilaian Pendidikan 149 – 169 21 11
  Jumlah 169 100

Butir Pertanyaann Akreditasi Standar Penilaian Pendidikan SMP/Mts

  1. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada awal semester.
  2. Teknik penilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator pencapaian KD.
  3. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
  4. Guru menggunakan berbagai teknik penilaian.
  5. Guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
  6. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
  7. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
  8. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa
  9. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan
  10. Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.
  11. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.
  12. Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat.
  13. Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
  14. Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa.
  15. Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan/Departemen Agama Kabupaten/Kota.
  16. Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa melalui rapat dewan guru sesuai kriteria kelulusan.
  17. Sekolah/Madrasah menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).
  18. Sekolah/Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
  19. Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI atau hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program Paket A sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru.
  20. Sekolah/Madrasah memiliki prestasi hasil UN yang ditunjukkan dengan persentase tingkat kelulusan tahun terakhir.

 

  1. Akreditasi Standar Penilaian Pendidikan pada SMA/MA

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 Tanggal 18 September 2008

Tabel 3

Bobot Komponen Instrumen Akreditasi Standar Pendidikan SMA/MA

No. Komponen Akreditasi Nomor Butir Jumlah Butir Bobot Komponen
1 Standar Isi 1 – 15 15 15
2 Standar Proses 16 – 25 10 10
3 Standar Kompetensi Lulusan 26 – 50 25 10
4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 51 – 70 20 15
5 Standar Sarana dan Prasarana 71 – 100 30 15
6 Standar Pengelolaan 101 – 120 20 10
7 Standar Pembiayaan 121 – 145 25 15
8 Standar Penilaian Pendidikan 149 – 165 20 10
  Jumlah 169 100

Butir Pertanyaan

  1. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.
  2. Silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan teknik penilaian.
  3. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
  4. Guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain dalam menilai siswa.
  5. Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
  6. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
  7. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
  8. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
  9. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.
  10. Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.
  11. Sekolah/madrasah mengoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.
  12. Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat.
  13. Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan.
  14. Sekolah/Madrasah menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku.
  15. Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa.
  16. Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag.
  17. Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan.
  18. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).
  19. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.
  20. Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/ Paket B sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru.

 

Penutup

Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Pemerintah telah menetapkan Standar penilaian pendidikan sebagai standar nasional dalam menentukan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah.

Ujian Nasional sebagai bentuk standar evaluasi penilaian pendidikan yang diselenggarkan pemerintah. Hasil dari UN sebatas gambaran dalam pemetaan hasil pembelajaran yang berlangsung selama ini, bukan menjadi ukuran kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal idealnya, perlu instrumen dan alat ukur yang valid dan realibel dalam mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan pendidikan. Hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dalam memajukan kualitas mutu pendidikan di Indonesia.

 

 

 

Sumber :

Kompas, 17 Mei 2005 & Draft Final : RPP SNP, Balitbang-Depdiknas, 2005.

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/home2-9/215-sekilas-info-hasil-un-smp-mts-tahun-2012-2013

http://nasional.kompas.com/read/2013/09/19/1549352/BPK.Ada.Kerugian.Negara.dalam.Penyelenggaraan.UN.2013

file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR…/HAKIKAT_PENDIDIKAN.pdf

http://jakartabeat.net/humaniora/kanal-humaniora/analisis/item/1736-ujian-nasional-dan-hakikat-pendidikan.html#.Uj-VjD-bHoU

Bahrul Hayat, dkk, Mutu Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), cet.1

http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *