Menyikapi kasus penistaan Agama di negara hukum berpenduduk mayoritas muslim 1


Penistaan adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nista berarti hina atau rendah, sedangkan Penista berarti orang yang menista(kan).

Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, pada 27 Januari 1975 menetapkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dalam konsiderans-nya dinyatakan bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Didalam Penjelasannya  dinyatakan bahwa “Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu hasil besar Penetapan Presiden ini adalah pengadaan tambahan Pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni: “Pasal 156a, Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan  sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”  Ketetapan Presiden ini selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau UU Penodaan Agama.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 84/PUU-X/2012 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Putusan MK menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dan dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang berarti memperkuat UU Penodaan Agama.

Ketiga norma hukum di atas (UU Penodaan Agama dan KUHP serta Putusan MK) sesuai dan termasuk dalam  hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Oya, perlu disampaikan disini, bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup  peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011).

 

LAPORAN KASUS PENISTAAN AGAMA & HAK MONITORING

Apabila terjadi kasus penistaan agama, maka seseorang atau kelompok dapat membuat laporan ke Kepolisian. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana).

Untuk mengawal proses penegakan hukum, masyarakat dapat melakukan monitoring melalui media massa, bertanya kepada pejabat berwenang, maupun melalui penyampaian pendapat di muka umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan. tulisan. dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum).

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum (Pasal 13 ayat 2), dan Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku (Pasal 13 ayat 3).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka menjadi tugas kita bersama untuk senantiasa ada dalam rambu-rambu dan waspada atas segala provokasi. Insya Alloh..

 

HUKUM BAGI PENISTA AGAMA

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya         :    Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. (QS At-Taubah [9]:12)

 

Menurut Tafsir Jalalayn mengenai QS At-Taubah [9]:12 tersebut adalah (jika mereka merusak) melanggar (sumpahnya) janjinya (sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian) yakni mencelanya (maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir) ketua-ketuanya; di dalam ayat ini isim zhahir mengganti kedudukan isim dhamir, yakni lafal aimmatal kufri mengganti kedudukan aimmatahum (sesungguhnya tiada janji) yaitu perjanjian (dari mereka) yang dapat dipegang. Menurut suatu qiraat lafal aimaan dibaca iimaan dengan memakai harakat kasrah pada awal hurufnya (agar mereka berhenti) dari kekafirannya. Sedangkan menurut Tafsir Quraish Shihab adalah apabila mereka melanggar perjanjian yang mereka setujui sebelumnya, dan terus-menerus mencerca agama kalian, maka perangilah para pemimpin orang-orang yang sesat itu beserta pengikut-pengikutnya, karena mereka sebenarnya tidak memiliki perjanjian dan bukan orang yang berhak mendapat perlindungan, agar mereka berhenti dari kekufuran.[1]

KUHP mengatur ancaman hukum bagi Penista Agama sebagai berikut:

Pasal  156: “Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam  dengan  pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksud dengan “golongan” dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal  156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian kajian ini, maka jadilah kita sebagai Muslim yang senantiasa berpegang teguh di jalan Alloh Subhanahu Wa Ta’ala dan Nabi Muhammad Shollallohu ‘Alaihi Wasallam serta mentaati peraturan yang berlaku. Allohu Akbar…


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Menyikapi kasus penistaan Agama di negara hukum berpenduduk mayoritas muslim