KEDUDUKAN ZAKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI


Oleh: Abdul Muiz, S.Sos., M.M.

 

Abstrak

Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama dipedomani karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara. Salah satu hukum agama yang diatur oleh Negara adalah zakat. Zakat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada UU Zakat tahun 1999 pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdampak pada keharusan perubahan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perlakuan zakat terhadap penghasilan neto wajib pajak diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf g  pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Mulai 1 Januari 2001 wajib pajak yang beragama Islam dapat memasukkan Zakat sebagai pengurang penghasilan (dengan melampirkan bukti setor zakat dari lembaga amil zakat yang ditetapkan pemerintah) pada Formulir 1770 SPT Tahun PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara nominal, dari tahun ke tahun jumlah penerimaan pajak senantiasa meningkat, seiring dengan peningkatan target penerimaan. Pada dasarnya, tax ratio mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan gross domestic product (GDP) suatu Negara. Jika melihat hasil penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp. 1.055 triliun, dan asumsi PDB sebesar Rp. 9.000 triliun maka jumlah tax ratio pada tahun 2015 adalah 12%. Jumlah yang masih jauh dibandingkan dengan jumlah penduduk yang saat ini lebih dari 250 juta jiwa. Padahal sekitar 50% dari jumlah penerimaan pajak itu bersumber dari Pajak Penghasilan. Pun, jika dibanding dengan 85% penduduk Indonesia yang beragama Islam

 

Kata Kunci: Zakat, Sistem Hukum Indonesia, Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

 

Selengkapnya bisa di download disini

pdf-download-icon

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *