Ahlu Sunnah Wal Jamah


Oleh : DR HM Suaidi M.Ag

  1. Pengertian Ahlu Sunnah Wal Jamaah

Kata Ahlu Sunnah wal jamaah  jika ditelusuri terdiri dari tiga kata, ahlu, al sunnah dan al jamaah. Ahl berarti pemeluk aliran atau pengikut madzhab apabila dikaitkan dengan aliran atau madzhab.

            Sementara al sunnah selain merupakan bentuk sinonim dari kata hadits, maka ia juga memiliki arti jalan. Dengan demikian kata ahl dan sunnah apabila digabungkan menjadi ahlu sunnah yang berarti jalan para sahabat nabi dan tabiin.

            Adapun kata al jamaah, maka ia berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Di dalam Al-Quran ataupun hadits nabi kata ahluunnah wal jamaah secara harfiyah (terjemahan satu persatu) tidak ditemukan. Al-Quran hanya mengemukakan kata al sunnah saja dan itupun berarti hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. bagi pola kehidupan sejarah kemanusiaan, baik dalam kehidupan individu maupun sosial.

            Sementara kata ahl dalam Al-Quran disebutkan lebih dari seratus kali yang artinya sama dengan pengertian di atas. Adapun kata sunnah disebutkan sebanyak tiga belas  kali, sedangkan kata al jamaah sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran . Kata jamaah dapat dijumpai dalam beberapa hadits, di antaranya terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

Artinya: “Barang siapa mengetahui sesuatu yang tidak ia sukai dari pemimpinnya, maka hendaknya ia bersabar. Karena sesungguhnya siapa saja meninggalkan jamaah (sejengkal saja) kemudian ia meninggal dunia, maka ia meninggal dengan cara jahiliyah”. (H.R. Bukhari).

 

Istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai aliran dalam Islam baru nampak pada para pengikut Imam Asyari (sebagai pendiri paham sunni), khususnya pendapat Az zibi yang mengatakan apabila ia disebutkan Ahlu Sunnah, maka yang dimaksud adalah penganut Asyari dan Maturidi.

            Menurut  Prof. Dr. H. Said Agil Siraj, Ahlu Sunnah Wal Jamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderat, keseimbangan dan toleran.

            Ahlu sunnah wal jamaah moderat (tidak kaku) terlihat pada metode pengambilan hukum yang tidak semata-mata menggunakan Al-Quran hadits atau semata-mata menggunakan akal. Tetapi memadukan diantara keduanya. Metode seperti inilah sesungguhnya yang digunakan oleh empat Imam Madzhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Ahmad bin Hambal serta generasi selanjutnya dalam mengeluarkan hukum-hukum fiqih.

            Sementara keseimbangan dapat terlihat dari sistem berpolitik. Ahlu sunnah wal jamaah tidak terlalu membenarkan sikap kelompok garis keras, tetapi jika terdapat pemimpin yang dhalim aswaja tidak segan-segan mengambil jarak dan membentuk aliansi dengan kelompok lain dalam rangka melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan kata lain Aswaja pada suatu saat dapat diajak berkompromi dalam melakukan hal kebaikan, tetapi dalam hal keburukan memiliki sifat tersendiri yang masih berada dalam batas keseimbangan.

            Adapun sikap toleran terlihat didalam pergaulan dengan sesama muslim yang tidak mengkafirkan paham lain – sesama muslim – serta senantiasa bertasamuh/menjaga hubungan baik dengan umat manusia secara umum.

 

  1. Ajaran-Ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah
  2. Bidang Aqidah

            Pembahasan mengenai aqidah dalam ahlu sunnah wal jamaah sesungguhnya sudah berlangsung lama, yaitu jauh sebelum masa Abu Hasan al Asy’ari (W. 324 H) maupun Abu Manshur Al-Maturidi (W. 332 H). Pengikut paham ahlu sunnah wal jamaah tidak hanya terdiri dari pembela hadits (ahlu hadits), tetapi kelompok di luar merekapun masih banyak yang masuk dalam bingkai ahlu sunnah wal jamaah.

            Pernyataan di atas dipertegas oleh Al Baghdadi (W. 429 H) yang menyatakan bahwa semua umat Islam yang sepakat terhadap paham bahwa alam semesta bersifat hadits (baru), mengesakan Allah Swt, meyakini kenabian Muhammad SAW beserta risalah yang diembannya, mempercayai bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum, serta ka’bah sebagai kiblat shalatnya, maka mereka semua tergolong ahlu sunnah wal jamaah.

            Oleh karena itu cakupan aswaja sangatlah luas, termasuk dalam bidang Aqidah. Paham ahlu sunnah dalam masalah aqidah tidak hanya dibatasi pada pendapat Imam Asy’ari saja, karena jauh sebelumnya telah banyak pemikiran aqidah yang masuk ke dalam aswaja seperti pemikiran aqidah Imam  Syafii (W. 204 H) dan Imam Malik bin Anas (W. 119 H), para tabi’in, para sahabat, bahkan Rasulullah SAW sendiri.

            Dengan demikian, dalam ber-aswaja tidak ada suatu ketentuan paham aqidahnya yang “sama persis” dengan Abu Hasan Al Asy’ari ataupun Abu Manshur Al Maturidi. Tetapi prinsip-prinsip tertentu yang menjadi pijakan paham aswaja dalam bidang aqidah yang harus dipertahankan, yaitu masalah perbedaan pandangan yang ada dibidang aqidah tidaklah menjadi faktor pemisah dan penyebab yang menjadikan paham aswaja eksklusif, sepanjang perbedaan-perbedaan tersebut tidak menyimpang dari sendi-sendi pokok masalah Aqidah. Adapun pondasi-pondasi pokok yang menjadi penyangga paham aqidah ahlu sunnah wal jamaah dapat disimpulkan ke dalam tiga hal pokok, yaitu ketuhanan, kenabian dan hari kebangkitan.

 

  1. Ketuhanan

Masalah ketuhanan adalah masalah yang membahas tentang keberadaan Allah SWT di jagad alam raya ini. Persoalan ketuhanan ini mengundang banyak polemik di kalangan para mutakalimin (para ahli ilmu tauhid). Perbedaan yang terjadi terkadang sampai pada suatu titik di mana pendapat yang satu dan pendapat yang lainnya tidak dapat disatukan. Misalnya tentang masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak; masalah sifat sifat Allah, apakah Allah memiliki sifat atau tidak, tentang melihat Allah (ru’yat Allah) di hari kiamat; tentang masalah iman, apakah cukup percaya dalam hati (tashdiq bi al qalbi) atau harus dinyatakan dengan lisan dan dilakukan dengan tindakan nyata.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama seseorang masih memiliki jiwa tauhid yang murni kepada Allah dengan membuang seluruh bentuk kemusyrikan dan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadits, maka orang tersebut masih tergolong ahlu sunnah wal jamaah. Sikap seperti ini tidak terjadi begitu saja, melainkan ia berangkat dari prinsip paham ahlu sunnah wal jamaah yang selalu mencari jalan tengah dan bersifat moderat.

Jalan tengah yang ditempuh oleh paham Ahlu Sunnah wal jamaah senantiasa bersifat elastis. Ia ibarat lingkaran yang dari hari kehari apabila diinginkan dapat membesar. Jalan tengah yang ditempuh ini tidak hanya dilakukan oleh Abu Hasan Al Asyari selaku pendiri madzhab tetapi juga diikuti oleh para pengikutnya sepanjang zaman termasuk kaum nahdhiyin.

 

  1. Kenabian

Dalam paham ahlu sunnah wal jamaah dikatakan bahwa Allah SWT telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan Rasul sebagai utusannya. Wahyu adalah jalan hidup umat manusia yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat untuk menuju kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat abadi.

Dalam hal  kenabian juga harus diyakini bahwa seorang yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah harus mayakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad, maka Allah Swt tidak lagi mengutus seorang nabi/Rasul. Oleh karena itu apabila tedapat paham keagamaan seperti Mirzam Ghulam Akhmad, Mushadiq  yang mengaku sebagai nabi,  maka paham seperti ini telah bertentangan dengan paham ahlu sunnah wal jamaah.

Di samping itu seorang harus percaya dan meyakini bahwa malaikat Jibrillah yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah  kepada para nabi dan rasul. Selain itu seseorang juga harus meyakini adanya malaikat-malaikat lainnya yang bertugas seperti menulis amal perbuatan manusia, baik buruknya, menjaga surga dan neraka, menanyakan orang yang sudah meninggal dunia, meniup sangkakala dan lain sebagainya.

 

  1. Hari Kebangkitan

Hari kebangkitan berarti suatu keyakinan di mana Allah SWT akan membangkitkan manusia dari kubur, lalu memasuki hari kiamat. Saat itu seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi ini akan menerima pembalasan seluruh amal perbuatannya (dihisab) dan jika ternyata amal perbuatan baiknya yang dominan, maka kelak ia akan masuk surga, sedangkan seseorang yang setelah dihitung amal perbuatannya (dihisab) dan ternyata amal perbuatan buruknya yang dominan, maka kelak ia akan masuk neraka.

Adapun masalah melihat Tuhan yang masih diperselisihkan kemungkinannya, maka ia tidak harus diperuncing, karena masalah ini sama sekali tidak mempengaruhi keyakinan atas hari kebangkitan.

 

  1. Bidang Sosial Politik

            Berdirinya suatu negara yang memiliki pemimpin merupakan suatu hal yang mutlak yang harus ada dalam suatu bangsa. Bahkan, Ibnu Taimiyah menyatakan suatu negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang fasik lebih baik dari suatu negara tanpa ada pemimpinnya. Pemimpin di sini diperlukan untuk mengayomi kehidupan suatu bangsa, melayani mereka dan menjaga kepentingan bersama.  Keharusan ini bagi paham ahlu sunnah wal jamaah merupakan fardhu kifayah di mana jika sebagian orang sudah mengurus berdirinya suatu negara dan pemimpinnya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya.

            Dengan demikian berdirinya suatu negara tidak termasuk rukun iman sebagaimana diyakini oleh kaum Syiah. Namun paham ahlu sunnah wal jamaah juga tidak ingin membiarkan suatu kekuasaan  tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat. Paham seperti ini berbeda dengan paham Khawarij yang membolehkan suatu komunitas muslim mengatur dirinya sendiri tanpa harus ada seorang kepala negara yang mengaturnya.

Paham ahlu sunnah wal jamaah tidak menentukan bentuk suatu negara. Oleh karena itu suatu negara diberi kelonggaran untuk menentukan bentuk pemerintahan, bisa bersifat demokrasi, kerajaan atau teokrasi. Paham ahlu sunnah wal jamaah hanya memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Selama persyaratan-persyaratan yang ada tersebut dipenuhi, maka negara tersebut dapat diterima sebagai pemerintahan yang sah dengan tidak memperdulikan bentuk negaranya. Sebaliknya meskipun suatu negara mengklaim sebagai  negara Islam, tetapi apabila di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan serta bertentangan dengan persyaratan-persyaratan yang ada, maka praktek kenegaraan seperti ini tidaklah dibenarkan dalam paham ahlu sunnah wal jamaah.

            Hal yang terpenting adalah apakah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk berdiri suatu negara yang merupakan prinsip dasar sudah terpenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah

 

  1. Musyawarah

Musyawarah yang menjadi prinsip dasar dari suatu negara ini berdasarkan firman Allah SWT :

Artinya:  ”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah, antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka” (QS. 42: 38)

 

Apabila kita teliti ungkapan ayat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa musyawarah merupakan suatu prinsip kehidupan bernegara yang setara dengan beriman kepada Allah, tawakal, menjauhkan diri dari dosa besar, memberi maaf, mendirikan shalat, bersedekah dan lain sebagainya. Dengan demikian seolah-olah musyawarah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hakekat iman dan Islam.

 

  1. Keadilan

Menegakkan keadilan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi di dalam Islam, terutama bagi para penguasa terhadap rakyat dan bangsa yang dipimpinnya. Prinsip keadilan bagi seorang pemimpin ini didasarkan pada firman Allah SWT :
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memerikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS.4:58)

 

  1. Kebebasan

Kebebasan di sini berarti jaminan bagi rakyat untuk melaksanakan hak-hak mereka. Hak-hak tersebut terimplementasi pada lima prinsip pokok, lima prinsip pokok ini menurut Abdul Karim Zaidan adalah kepentingan-kepentingan (maslahah) di mana kehidupan  manusia serta masyarakat dapat berdiri kokoh dan dapat berjalan stabil dengannya. Apabila prinsip lima ini tidak ada, maka kehidupan manusia akan cacat dan masyarakat menjadi kacau balau, bencana dan malapetaka terjadi di mana-mana serta mereka akan menemui kecemasan hidup di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Prinsip lima tersebut adalah menjaga agama dan jiwa, akal, keturunan dan harta.

  1. Menjaga agama, yaitu jaminan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kayakinannya. Selain itu menjaga agama berarti mengajak orang untuk beragama Islam, menolak pelecehan agama , berjihad terhadap orang yang ingin membatalkan pendapat di atas, menghukum orang yang murtad, melarang orang-orang yang meragukan aqidah lain, mencegah fatwa yang bathil atau merubah hukum Allah.
  2. Menjaga jiwa, berarti jaminan atas jiwa (kehidupan) yang dimiliki warga negara. Oleh karena itu suatu negara harus menjamin fakir miskin atau anak-anak yatim agar mereka dapat hidup yang layak sesuai dengan masyarakat lainnya.
  3. Menjaga akal, jaminan terhadap akal yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang membedakan antara manusia dengan binatang. Oleh karena itu negara berhak menghukum para pelaku narkoba, baik pengedar maupun pemakainnya karena mereka sudah merusak akal sebagai anugerah Allah Swt yang paling luhur kepada manusia
  4. Menjaga keturunan, yaitu jaminan terhadap asal-ususl, identitas dan garis keturunan setiap warga negara. Oleh karena itu negara harus mengatur undang-undang perkawiann karena dengan perkawinan yang sesuai dengan undang-undang sajalah asal-usul dan identitas serta garis keturuanan seseorang terlihat.
  5. Menjaga harta, yaitu jaminan terhadap harta, profesi, pekerjaan atau kehormatan serta kedudukan setiap warga negara. Oleh karena itu negara berhak menghukum pelaku pencurian, karena ia sudah mengambil hak orang lain atau negara berhak melarang seseorang atau suatu badan usaha yang dinyatakan sudah pailit atau bangkrut demi menjaga hak-hak orang lain yang tidak diinginkan.

Kelima prinsip ini seandainya dikaji akan mirip, bahkan seajajar dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

 

  1. Persamaan Derajat

Semua warga negara harus mendapatkan perlakukan yang sama di dalam hukum. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Sistem kasta atau pemihakan terhadap golongan, ras, jenis kelamin atau pemeluk agama tertentu tidaklah dibenarkan.

Dari beberapa syarat di atas, maka tidaklah berlebihan apabila dinyatakan bahwa sebenarnya sistem yang mendekati kriteria di atas adalah sistem demokrasi. Demokrasi yang dimaksud di sini adalah sistem pemerintahan yang tertumpu kepada kedaulatan rakyat dengan tetap menjaga hak-hak Allah SWT. Tidak seperti sistem demokrasi barat yang menjadikan kekuasaan di tangan rakyat, tetapi melupakan hak-hak Allah SWT.

Kita harus mengakui walaupun istilah demokrasi tidak pernah ada dalam Al-Quran atau hadits ataupun dalam wacana hukum Islam klasik, namun nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi yang dibawa oleh orang-orang Eropa tersebut mirip dengan prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut paham ahlu sunnah wal jamaah.

 

  1. Bidang Pengambilan Hukum Syariat

            Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam menggali hukum bersifat mencari jalan tengah, seimbang dan toleran yang diterima oleh sebagian besar golongan. Berpegang pada prinsip inilah maka keberagamaan madzhab fiqih yang ada dapat terwadahi di dalam paham ahli sunnah wal jamaah.

 

  1. Sumber-sumber Hukum Islam

Secara umum sumber-sumber hukum Islam menurut kalangan ahlu sunnah wal jamaah ada empat, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas.

       
   
     

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Beberapa Kitab karangan para Ulama’ fikih. Membantu masyarakat awam dalam memahami ajaran agama.

sumber: berbagai sumber

 

Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam pengambilan hukum tidak diragukan lagi keabsahannya. Semua madzhab didalam fiqih sepakat menempatkan Al-Quran sebagai dalil naqli dan sumber hukum pertama.

Sementara al sunah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang merupakan dalil naqli. Penggunaan as sunnah sebagai sumber hukum setelah tidak ditemukan lagi masalah hukum yang ada didalam Al-Quran. Selain itu sunah juga dapat befungsi menguatkan atau menjelaskan hal-hal yang belum jelas yang ada didalam Al-Quran.

Sumber hukum ketiga adalah Ijma. Ijma dijadikan sumber hukum berdasarkan sabda nabi

 

لا تجتمع أمتي  على ضلالة

 Artinya: “Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan” (maj’ma az zawaid)

Adapun qiyas sebagai sumber hukum Islam merupakan salah satu hasil ijtihad para ulama Imam Syafii sangat menganjurkan memakai qiyas. Qiyas sendiri berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada dalil hukumnya dengan sesuatu yang ada dalil hukumnya karena ada kesamaan ilat hukum:

 

  1. Metode Pengambilan Hukum

Paham aswaja selalu menyatakan bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar. Dikalangan para ulama yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah pun terus melakukan ijtihad walaupun dalam bentuk yang berbeda.

Dari keterangan diatas, sangatlah efektif keputusan munas Nahdlatul Ulama dilampung tentang bermahdzhab secara langsung (qauli) jika masih memungkinkan untuk menetapkan masalah-masalah aktual. Tetapi jika tidak dimungkinkan maka dapat dilakukan dengan model bermadzhab secara metodologinya saja. Dengan demikian metode pengambilan hukum secara kolektif merupakan terobosan yang cerdas bagi kelangsungan sistem pengambilan hukum dikalangan paham ahlu sunnah wal jamaah.

 

  1. Bidang Tasawuf

            Tasawuf merupakan sarana untuk mengkhusu’ kan hati sehingga lebih dekat kepada Allah. Hal seperti ini sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat, hanya saja terminologi tentang tasawuf belum terdengar saat itu.

            Tasawuf aswaja adalah tasawuf yang merupakan karakter dinamis karena selalu mendahulukan syariat. Seseorang tidak akan mencapai hakikat bila tidak melalui syariat.

            Al Junaidi & Al Ghazali merupakan dua tokoh sufi yang ditetapkan dalam lingkungan paham ahlu sunnah wal jamaah (terutama di kalangan NU)

 

  1. Hubungan Nahdhatul Ulama dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah

Bentuk pemikiran aqidah dengan prinsip tetap berpijak pada sunah yang shahih dan menggunakan akal merupakan pemahaman keagamaan yang terbaik. Sebab, hal seperti ini adalah pemahaman menggunakan dalil dan otak. Paham Aswaja sesungguhnya menempuh jalan ini.

Pemahaman aswaja yang seperti ini merupakan pemahaman agama yang tidak hanya memberikan nilai pada individu, tetapi juga pada kehidupan sosial. Jika seseorang memahami dengan baik, maka pada gilirannya akan melahirkan suatu pola keberagamaan yang menghargai budaya dan tradisi.

Apabila kita telaah, maka sesungguhnya sangat erat sekali hubungan antara aswaja dan Nahdhatul Ulama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa paham sunni adalah paham keagamaan yang berwatak ‘Itidal, tasamuh dan tawasuth.

 

Keterangan: Menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

www.hariankomentar.com

 

Nahdhatul Ulama adalah organisasi di mana pendekatan kemasyarakatan yang dilakukan tertumpu juga pada tiga hal:

  1. Tawasut dan I’tidal, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan ekstrim
  2. Tasamuh, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat.
  3. Tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia antara manusia dengan Allah Swt.

Sikap tawasuth, tasamuh dan tawazun pada NU terletak pada masalah keagamaan, misalnya dalam masalah hadits. Orang-orang NU cenderung dalam menerima hadits relatif longgar dan tidak mempersoalkan segi sanadnya. Bagi orang-orang nahdhiyin yang terpenting adalah matan hadits, apalagi hadits tersebut dipandang dapat mendorong mereka ke arah fhadhail A’mal.

Ketiga hal tersebut juga terjadi dalam dunia politik misalnya pada tahun 1960 ketika prsiden soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dan melarang Masyumi, tetapi NU justru bergabung ke dalam Nasakom(Nasionalis, agama dan komunisme) dan memandang bahwa NU merupakan perwakilan dari kalangan kaum agama Islam serta oraganisasi masa Islam pertama yang memilih asas tunggal pancasila sebagai satu-satunay dasar negara bangsa indonesia. 

  1. Pengertian Ulama dan Kedudukannya

Kata ulama adalah bentuk jamak dari ‘alim. Kata ‘alim sendiri berasal dari kata alima bahasa Arab yang berarti mengetahui. Jadi alim atau ulama adalah orang yang mengetahui atau berilmu.

Tidak semua orang yang memiliki ilmu pengetahuan disebut ulama. Untuk dapat dipanggil ulama, selain seseorang harus memiliki pengetahuan yang luas tentang agama, maka ia harus memilki empat kriteria dasar, yaitu:

  1. Memiliki ketakwaan kepada Allah Swt. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt ;

Artinya: ”Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama” (QS.35:28)

  1. Memiliki prilaku agamis seperi tekun beribadah dan bersifat zuhud.
  2. Mengerti kemaslahatan umat dan peka terhadap kepentingan umum dan mengabdikan diri dengan ilmunya kepada Allah Swt.
  3. Mewarisi risalah Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, tingkah laku dan perbuatannya.

Selain empat kriteria di atas, seseorang dijuluki ulama juga berdasarkan pengakuan dari masyarakat.Terkadang terdapat orang yang memiliki pengetahuan agama luas, tetapi kiprahnya belum maksimal di tengah masyarakat, sehingga ia tidak dijuluki ulama oleh masyarakat.

Tugas para ulama dalam menyiarkan agama Islam sama persis dengan tugas para nabi. Oleh karena itu dikatakan bahwa ulama adalah pewaris nabi. Dengan demikian kedudukan ulama adalah sangat mulia, dan hal tersebut tidak hanya di tengah masyarakat saja, tetapi di sisi Allah Swt

Dengan demikian selain umat Islam harus mematuhi Allah Swt dan rasulNya, maka mereka juga harus mematuhi pemerintahan yang sah dan para umara (ulil amri). Itulah sebabnya para ulama mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan umat dan oleh karena itu Nahdhatul Ulama menempatkan ulama sebagai majelis Syura sebagai pemimpin tertinggi yang berfungsi sebagai pengendali, pengawas dan penentu kebijakan.

 

  1. Al Quran Sebagai Sumber Hukum Islam

            Al Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ditulis di lembaran-lembaran yang sampai kepada kita secara mutawatir sebagai argumentasi kebenaran beliau sebagai Rasul. Seluruh umat Islam sepakat bahwa al Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama untuk seluruh umat yang bersumber dari Allah Swt. Bukti bahwa al Quran berasal dari Allah Swt adalah ketidakmampuan menusia membuat kitab suci sejenisnya.

            Undang–undang yang diturunkan oleh Allah Swt mutlak kebenaran dan kemurniannya sepanjang zaman. Allah SWT berfirman :
Artinya: “Sesungguhnya kamilah yang menurunkan alQuran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya” (QS.15 :9)

 

  1. Keistimewaan al Quran

            Sebagai Undang-undang yang diturunkan oleh Allah Swt, maka al Quran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci lainnya. Terdapat beberapa keistimewaan al Quran apabila dibandingkan dengan kitab suci lainnya sebagai berikut :

  1. Al Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. oleh karena itu kitab taurat atau Injil bukanlah al Quran, karena ia tidak diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW.
  2. Al Quran merupakan kumpulan firman Allah yang redaksi dan kandungannya berasal langsung dari Allah Swt. Oleh sebab itu al Quran bukan hadits, karena hadits bukan berasal dari Allah Swt.
  3. Al Quran sampai kepada kita secara mutawatir, maksudnya al Quran secara bersambung disampaikan oleh sejumlah orang yang tidak mungkin berbohong, karena jumlah mereka yang banyak dan identitas mereka yang cukup jelas.
  4. Al Quran terpelihara dari penambahan dan pengurangan ayat. Hal ini ditegaskan oleh al Quran:

Artinya: “Sesungguhnya kamilah yang menurunkan AlQuran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya (QS.15: 9)

  1. Al Quran mengandung mukjizat , maksudnya manusia tidak akan mampu membuat kitab suci sejenis.

 

  1. Macam-Macam Hukum  Di Dalam Al Quran

            Al Quran mengandung berbagai macam hukum dan barangkali ia terbagi menjadi tiga bagian :

  1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah keyakinan, seperti beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Hukum-hukum ini disebut dengan ahkam ‘Itiqadiyah. Tempat untuk mengkaji hal ini adalah ilmu teologi atau ilmu tauhid.
  2. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pelurusan dan pembersihan jiwa. Hukum-hukum ini disebut dengan ahkam khuliqiyah. Tempat untuk mengkaji masalah ini adalah ilmu akhlaq atau ilmu tasawuf.
  3. Hukum-hukum amaliyah (ahkam amaliyah), yaitu hukum yang erat hubungannya dengan seluruh tindakan atau perbuatan mukallaf, baik ucapan, perbuatan, perjanjian dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum-hukum inilah yang diistilahkan dengan Fiqih. Hukum fiqih ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah seperti sholat, puasa dimana ia memiliki tujuan mengatur hubungan individu dengan Tuhannya. Kedua, selain ibadah atau diistilahkan oleh para ulama fiqih dengan muamalat seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antara individu dengan sesama individu atau individu dengan sekelompok orang atau pun sekelompok orang dengan sekelompok yang lain.
 
   

 

 

 

Keterangan : Kitabullah yang dijadikan sebagai hudan (Petunjuk) bagi umat Manusia.

www.paperpools.blogspot.com dan www.wmardee19.wordpress.com

 

 

 

Hukum muamalat ini banyak lagi cabangnya dan mungkin akan berkembang seperti

  1. Ahkamul Ahwalisy syakhshiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga seperti pernikahan, talak dan adopsi serta hukum-hukum keluarga lainnya.
  2. Ahkam Madaniyah (hukum perdata), yaitu hukum yang berhubungan dengan individu dengan individu lainnya, masyarakat dan kelompok lainnya seperti jual beli, gadai dan lainnya.
  3. Ahkamul Jinayat (hukum pidana), tujuannya menjaga manusia, harga diri dan harta mereka dalam rangka menebarkan ketenangan dan ketentraman di masyarakat.
  4. Ahkamul Murafa’at (hukum acara), yaitu hukum yang berhubungan dengan lembaga pengadilan agar terealisasi keadilan di antara seluruh manusia
  5. Ahkam Dusturiyah ( hukum perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan undang-undang dan dasar-dasarnya.
  6. Ahkam Dauliyah (hukum kenegaraan), yaitu hukum yang berhubungan dengan hubungan antara negara-negara Islam dengan negara-negara non muslim
  7. Ahkam Iqtishadiyah wal maliyah (hukum ekonomi dan harta benda), yaitu hukum-hukum yang terkait dengan sumber-sumber keuangan negara dan pengeluarannya serta hukum tentang hak-hak individu yang ada pada orang kaya.

 

  1. SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

            Sunnah ialah hal-hal yang berasal dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan. Sunnah Qouliyah, yaitu sabda Rasulullah yang beliau kemukakan di berbagai kesempatan dan memiliki beragam tujuan, seperti sabda Beliau, yang maksudnya: “Tidak diperkenankan berbuat bahaya pada diri sendiri juga tidak boleh mengadakan balasan dengan berbuat bahaya pada orang lain”

            Sunnah Fi’liyah (perbuatan), yaitu perbuatan Rasulullah seperti melaksanakan shalat berikut syarat dan rukunnya.

            Sementara sunnah at taqririyah (persetujuan) yaitu terdiamnya Rasulullah SAW dari mengingkari ucapan atau perbuatan yang muncul dari para sahabat dihadapannya atau ucapan dan perbuatan tersebut tidak dihadapan beliau tetapi beliau mengetahuinya.

 

  1. Sunnah Sebagai Sumber Hukum

            Sesungguhnya sunnah merupakan sumber hukum syariat. Hal ini telah dinyatakan oleh al Quran, ijma dan akal.

            Di dalam al Quran terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu, sementara wahyu bersumber dari Allah Swt. Allah Swt berfirman :Artinya: “Apa yang diucapkan oleh Rasulullah bukanlah berdasarkan hawa nafsu melainkan ia wahyu” (QS.53: 3-4).

            Adapun ijma, umat Islam sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang sepakat bahwa terdapat kewajiban mengambil hukum yang berasal dari sunnah Nabi, keharusan merujuk kepadanya dalam mengetahui hukum syariat serta sekaligus mengamalkannya. Tidak ada seorang sahabat dan generasi setelahnya yang memilah-milah antara hukum yang terdapat di dalam al Quran dengan hukum yang terdapat di dalam sunnah Nabi. Seluruh hukum tersebut wajib diikuti dan diamalkan karena sesungguhnya sumbernya satu, yaitu Allah Swt.

            Sementara berdasarkan dalil Aqli (rasional) dikatakan : Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Arti dari utusan adalah orang yang menyampaikan sesuatu dari Allah. Oleh karena itu orang yang taat kepada Allah dan menerima hukum-hukumnya, maka ia tidak akan sempurna imannya tanpa mengikuti dan melaksanakan sunah Nabinya.

 

  1. Hubungan Sunnah dengan Al Quran

            Apabila ditinjau dari sunnah sebagai dalil hukum, sekaligus rujukan pembentukan hukum Islam, maka hubungan sunnah dengan al Quran adalah sebagai penguat atau penegas ayat al Quran, sebagai penjelas yang masih bersifat umum dan sebagai pembentuk hukum baru yang tidak ada di dalam al Quran.

 

  1. Pembagian Sunnah

            Sunnah ditinjau dari sisi kuantitas atau dari sisi sanad ataupun periwayatannya sehingga sampai kepada kita terbagi menjadi tiga bagian : mutawatir, masyhur dan ahad.

            Sementara sunnah ditinjau dari sisi kualitasnya atau dari sisi redaksi haditsnya juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : shahih, hasan dan dhaif.

 

  1. Perkataan dan Perbuatan Rasulullah Yang Tidak Termasuk Syariat.

            Perkataan dan perbuatan Rasulullah baru dapat dijadikan dalil hukum, apabila hal tersebut benar-benar datang dari beliau dalam kedudukan sebagai seorang Rasul yang membawa misi ke-Rasulannya. Sementara apabila tidak demikian, maka ia tidak dapat dikatakan syariat

            Terdapat beberapa hal yang tidak termasuk syariat di antaranya :

  1. Hal-hal yang bersifat kemanusiaan

Hal-hal yang bersifat kemanusiaan seperti berdiri, duduk atau berjalan yang merupakan kebiasaan beliau sebagai manusia biasa, maka ia bukanlah syariat.

  1. Sesuatu yang bersifat khusus bagi Rasul.

Tidak setiap hukum yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjadi kawajiban bagi beliau juga menjadi kewajiban bagi umatnya. Di antara hal tersebut seperti : Shalat tahajjud dan sholat dhuha di mana keduanya merupakan kewajiban bagi Rasulullah SAW tetapi tidak wajib bagi umatnya.

  1. Hal-hal yang merupakan keistimewaan Rasulullah.

Rasulullah SAW sekalipun sebagai manusia biasa, tetapi beliau tidak seperti manusia biasa yang lain, berdasarkan hal ini, maka Allah Swt memberikan beberapa keistimewaan diantaranya kebolehan menikah dengan lebih dari empat wanita, keistimewaan yang diberikan ini tentu bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi dalam rangka menyatukan kabilah-kabilah masyarakat Arab yang beragam.

 

  1. IJMA
  1. Pengertian Ijma

            Di dalam ilmu ushul fiqh, ijma berarti kesepakatan para mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syara’ tentang suatu masalah atau suatu kejadian.

            Semasa Rasulullah SAW hidup, maka Ijma untuk menetapkan suatu hukum tidak dapat dilakukan karena segala persoalan saat itu dapat dikembalikan kepada beliau  secaar langsung apabila para sahabat menemukan hal-hal yang kurang jelas atau belum diketahui hukumnya.

            Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat kita ambil hal-hal berikut :

  1. Kesepakatan yang terjadi selain oleh para mujtahid tidak dianggap kesepakatan.

Mujtahid adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan proses pengambilan hukum. Seorang mujtahid terkadang disebut dengan seorang faqih, ahli halli wal aqdi, ahlul ra’yi wal ijtihad atau ulama umat. Sementara selain mujtahid adalah orang yang tidak memiliki kemampuan melakukan proses pengambilan hukum seperti orang yang buta huruf atau orang yang tidak menguasai ilmu-ilmu syariat, sekalipun memiliki disiplin ilmu tertentu seperti dokter atau seorang arsitek.

  1. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan seluruh mujtahid

Tidak cukup kesepakatan yang terjadi hanya berupa kesepakatan penduduk tertentu, kesepakatan mujtahid di kota Mekah atau madinah atau kesepakatan sekelompok orang tertentu saja. Bahkan, menurut mayoritas ulama adanya seorang mujtahid yang tidak sepakat menjadikan ijma tidak terjadi.

  1. Para mujtahid harus orang Islam

Hal ini karena dalil-dalil mengenai keabsahan ijma menunjukkan bahwa mereka harus terdiri dari umat Islam. Selain itu objek pembahasan ijma adalah hal-hal yang  bersyifat syar’i yang dilandaskan pada akidah.

  1. Kesepakatan yang terjadi adalah harus kesepakatan saat itu..

Di dalam ijma tidak disyaratkan kemunduran waktu. Maksudnya kematian para mujtahid di mana ijma terjadi pada mereka tidak disyaratkan kita mengikut ijma mereka. Oleh karena itu tidak ada masalah apabila ada seorang mujtahid yang menarik pendapatnya.

  1. Kesepakatan yang terjadi adalah kesepakatan atas syariat.

Hal ini seperti hukum wajib, haram dan sunnah. Adapun kesepakatan terhadap masalah-masalah yang bukan hukum syariat seperti masalah olah raga atau kedokteran, maka ia tidak dapat dikatakan ijma.

 

  1. Kehujjahan Ijma

            Apabila syarat-syarat ijma sudah terpenuhi, maka ia dengan sendirinya menjadi dalil qath’i mengenai hukum pada suatu masalah yang sudah disepakati. Ijma/kesepakatan ini merupakan dalil Qoth’i yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh umat Islam dan tidak boleh dilanggar.Dalil mengenai kehujjahan ijma adalah firman Allah SWT :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatialah Rasulnnya dan ulil amri di antara kamu, kemudiaan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (alQuran) dan Rasul (al Sunnah)” (QS. 4:59)

 

Kata ulil amri di dalam ayat tersebut bersifat umum. Ulil amri dalam urusan dunia adalah pemimpin (penguasa). Sementara istilah ulil amri dalam urusan agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ulil Amri adalah ulama. Bila diperhatikan lebih teliti, maka kedua pengertian itu tepat menurut tempatnya, karena posisi ulama dan Umara pada masa kini sulit ditemukan pada diri seseorang, seperti Nabi Muhammad SAW.

 

  1. Qiyas
  2. Pengertian Qiyas

            Qiyas berarti menyamakan suatu peristiwa yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan ilat hukum pada keduanya. Maksudnya Allah Swt telah menyatakan hukum tertentu pada sesuatu dan di sini seorang mujtahid  telah mengetahui ilat hukumnya lalu di dalam kesempatan lain terdapat sesuatu yang belum ada nash hukumnya, tetapi keduanya memiliki kesamaan ilat hukum. Di sini sesuatu yang kedua disamakan dengan sesuatu yang pertama dan hal tersebut juga etrjadi pada hukumnya. Proses penyamaan ini disebut dengan Qiyas.

 

 

 

 

  1. Contoh Qiyas

            Terdapat nash al Quran yang mengharamkan meminum khamar. Nash tersebut adalah firman Allah SWT. :

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar(arak),berjudiberkoraban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan.  Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan” (QS. 5: 90)

Khamar menurut sebagian ahli fiqh adalah jenis minuman yang memabukkan yang diproduksi dari tanaman anggur, bukan tanaman lainnya. Ini adalah dasar dan terdapat nash al Quran mengenai hukumnya, yaitu haram. Sementara minuman yang diproduksi dari tanaman kurma atau gandum adalah cabang (far’un) dimana ia tidak ada nash al Quran atau haditsnya, tetapi di dalamnya terdapat ilat hukum, yaitu memabukkan, lalu munuman yang berasal dari kurma atau gandum ini diqiyaskan kepada khamar karena ada kesamaan ilat hukum dan ia memiliki hukum yang sama dengan khamar, yaitu hukum haram.

 

  1. Rukum-Rukun Qiyas

            Dari definisi qiyas diatas, maka menjadi jelas bagi kita bahwa rukum qiyas ada empat, yaitu:

  1. Al Ashlu, dan sering diistilahkan dengan al maqis alaihi adalah sesuatu di mana nash (teks) al Quran atau hadits ada padanya.
  2. Hukmu al ashlu di mana ia adalah hukum syariat yang terdapat nash hukumnya yang ada pada al ashlu yang ingin ditularkan pada al far’u (cabang)
  3. Al Far’u atau al maqis, yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya dan ia ingin seperti hukum yang ada pada al ashlu melalui qiyas.
  4. Ilat. Ia adalah sifat yang terdapat pada ashlu di mana karenanya hukum syariat diberlakukan. Karena ia ada pada al far’u, maka ia disamakan dengan al ashlu di dalam hukumnya.
  5. PENGERTIAN MADZHAB DAN BIOGRAFI IMAM-IMAM MADZHAB.
  1. Pengertian Madzhab

            Secara etimologi, madzhab dapat berarti pendapat. Dalam bahasa inggris ia berarti view atau opinion. Ia juga dapat berarti kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham atau aliran. Sementara secara terminologi madzhab dapat berarti paham atau jalan untuk memahami nash al Quran atau hadits dalam persoalan hukum.

            Islam sebagai agama yang memberikan kebebasan berijtihad ternyata memberi ruang bagi perseorangan untuk mencoba memahami nash al Quran atau hadits dalam rangka penemuan hukum terhadap suatu peristiwa. Tentu saja pendapat perseorangan ini dapat memunculkan hukum tertentu dengan menggunakan metode. Bermula dari pendapat perorangan yang dilengkapi oleh metode ini kemudian diikuti oleh orang lain atau muridnya yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perseorangan itu kemudian menjadi pendapat beberapa orang dan seterusnya sampai diikuti oleh orang lain. Berdasarkan pendapat dengan metode perseorangan itulah kemudian menjadi sebuah metode dalam pendapat yang dianggap baku lalu disebutlah dengan sebuah madzhab.

            Dari pendapat perseorangan tadi lalu diikuti oleh murid-muridnya, dianggap sebagai pendapat paling kuat di daerah atau kota tertentu. Saat itulah maka, ia disebut dengan madzhab sebuah kota atau daerah, yang seolah-olah menjadi kesepakatan (ijma) dari masyarakat kota tersebut, maka terkenallah misalnya madzhab Hijaz, yaitu madzhab di wilayah Hijaz.

            Dalam perkembangan selanjutnya madzhab yang semula didominasi oleh pendapat kedaerahan, kembali lagi ke pendapat perseorangan. Secara otomatis di masing-masing daerah muncul perkembangan pendapat yang berbeda. Dari pendapat  yang berbeda ini kemudian mengerucut kepada pendapat perseorangan yang kebetulan dilengkapi dengan metodologi. Dengan demikian madzhab yang semula didasarkan pada nama daerah, berubah total menjadi madzhab yang dihubungkan kepada nama-nama perseorangan. Di antara sekian banyak madzhab, yang paling populer ada empat madzhab di kalangan Ahlu Sunnah wal jamaah, yaitu :

  1. Madzhab Hanafi, yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah Al-Nu’man bin Tsabit (W 150/767M),
  2. Madzhab Maliki, yang dinisbatkan kepada Malik bin Anas (W.179 H/795 M)
  3. Madzhab al Syafii, yang dinisbatkan pada Muhammad bin Idris Al Syafii (W.204/819 M)
  4. Madzhab Hambali, yang dinisbatkan pada Abu Abdillah Ahmad bin Hambal al Syabani (W.241 / 855 M)

Tetapi di samping empat madzhab tersebut, sebenarnya masih banyak nama-nama ulama lain yang juga mempunyai madzhab atau dianggap sebagai pendiri madzhab.

            Dari keempat madzhab inilah hukum Islam berkembang di seluruh dunia. Dengan demikian di masing-masing negara dapat dilihat madzhab apa yang dominan. Di Arab Saudi, yang dominan adalah Madzhab Hambali, di Pakistan madzhab Hanafi, Afrika Utara Madzhab Maliki. Sementara di Indonesia dan Malaysia yang paling dominan adalah madzhab Syafii.

 

  1. Biografi Madzhab Empat
  1. Madzhab Hanafi

Madzhab ini dihubungkan kepada pendirinya, yaitu Abu Hanifah Al Nu’man  (70H-150H), ia dijuluki al Imam al Adzam (imam besar). Ia adalah Imam Ar Ra’yu (pendapat/ akal) di Iraq. Ia memiliki kemampuan yang tinggi di dalam masalah fiqih yang tidak ada tandingannya di masanya. Ia menjadi populer dengan ilmunya yang luas, menggunakan akal sebagai sumber hukum dan menggunakan Qiyas serta istihsan. Ia tidak meninggalkan karya di dalam masalah ilmu fiqh, hanya saja murid-murid dan pengikutnya yang mengarang dan mengumpulkan pendapat Imam Hanafi dan dasar-dasar Madzhabnya.

Di antaranya murid-muridnya yang terkenal adalah Imam Abu Yusuf. Ia adalah orang yang sangat alim di masanya. Ia adalah peletak pertama Ushul fiqh madzhab Hanafi. Ia juga menjadi hakim di masa Harun Al Rasyid. Ialah pencetus munculnya Madzhab Hanafi dan menguasai kawasan Iraq, Khurasan  dan sekitarnya.

Madzhab Hanafi memiliki keistimewaan tersendiri karena ia adalah Madzhab yang pertama kali ada, ia juga madzhab yang memberi ruang luas terhadap akal. Oleh karena itu ia adalah madzhab yang tersebar luas, banyak pengikutnya dan paling produktif dalam hal karangan. Ia adalah madzhab mayoritas di Irak di masa Bani Abbasiah. Selain itu ia adalah madzhab yang memberikan ruang kemerdekaan, bukan kesulitan bagi umat Islam.

 

  1. Madzhab Maliki

Madzhab ini dihubungkan kepada pendirinya Al Imam Malik bin Anas (95 – 179 H). Ia adalah seorang Ahli Fiqh di Hijaz. Ia lahir, tumbuh dan wafat di Madinah. Oleh karena itu ia dijuluki dengan sebutan Imam Darul Hijrah. Imam Malik memiliki banyak karya, hanya saja karya yang sampai kepada kita adalah  Al Muwatha di mana para khalifah Bani Abbasiah seperti Al Manshur, Al Mahdi dan Harun Al Rasyid ingin menjadikannya sebagai undang-undang negara tetapi Imam Malik menolak.

Madzhab Maliki tumbuh di Madinah dan tersebar luas di Hijaz, Bahrain, Kuwait, Maroko dan Andalusia. Sekarang madzhab Maliki menguasai kawasan Afrika Selatan dan Afrika Barat lalu peringkat selanjutnya diikuti oleh madzhab Hanafi dan Syafii.

Madzhab Maliki terkenal dengan dalil ijtihadnya yang bersifat individu, yaitu maslahah mursalah dan mereka berbeda dengan madzhab Hanafi dalam hal qiyas. Selain itu madzhab Maliki menjadikan perbuatan penduduk kota Madinah(Amalu Ahli al Madinah) sebagai sumber hukum tersendiri yang dapat didahulukan dari pada qiyas.

 

  1. Madzhab Syafii

Pendiri madzhab ini adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al Syafii (150-204 H). Ia berasal dari suku Quraisy, ia dilahirkan di jalur Gaza. Ia tumbuh di Mekah dan menuntut Ilmu kepda Imam Malik. Pada tahun 195 H ia menuntut ilmu kepada Muhammad bin al Hasan murid dari Imam Abu Hanifah, dimana ia terpengaruh dan saat berada di Iraq ia menulis sebagian karya fiqhnya dan dikenal dengan qaul al Qadim.

Lalu ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan di sinilah ia mengarang sebuah kitab yang cukup populer, yaitu Ar Risalah di dalam ilmu Ushul Fiqh dan Al um di dalam ilmu fiqih.

Di dalam al Um inilah ia menganulir sebagian pendapat yang ia kemukakan di Iraq lalu madzhabnya tumbuh dengan istilah qaul al Jadid.

Banyak ulama terkenal menjadi murid-murid Imam Syafii, di antaranya Ahmad bin Hambal, Al Thabari dan Daud al Dzahiri.

Madzhab Syafii tersebar luas di Mesir, ia adalah madzhab saat dinasti al Ayubiah berkuasa di sana. Indonesia dan Yaman merupakan negara penganut terbesar madzhab ini.

Madzhab Syafii adalah madzhab yang paling banyak memiliki tokoh-tokoh dan ulama besar di berbagai disiplin ilmu pengatahuan seperti Ushul Fiqih, Teologi, Tafsir, Hadits dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya.

Madzhab ini berbeda dari Madzhab kedua di atas dari sisi dasar dan pemikirannya, karena ia berada di antara madzhab Hanafi yang mengedepankan akal dan madzhab Maliki yang mengedepankan nash.

Madzhab Syafii dalam berdalil melalui tahapan-tahapan, yaitu al Quran, Sunnah, Ijma & Qiyas. Ia menolak menggunakan Ihtisan dan tidak berlebihan dalam menggunakan Qiyas. Ia berbeda dengan madzhab Maliki, yaitu menolak menggunakan Maslahah mursalah dan perbuatan penduduk kota Madinah.

 

  1. Madzhab Hambali

Pendiri madzhab ini adalah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal Al Syibani, dilahirkan di Baghdad tahun 164 H. Di sana ia tumbuh dan melanglang buana kebanyak negeri untuk menuntut ilmu. Ia berguru kepada Imam Syafii lalu melepaskan diri memiliki madzhab tersendiri.

Imam Ahmad bin Hambal memiliki karya yang cukup populer, yaitu musnad Imam Ahmad dimana di sana ia menulis sekitar empat ribu hadits di dalam enam jilid.

Kemudian setelah itu murid-muridnya yang menyebarkan madzhabnya, hanya saja kurang mendapat sambutan yang banyak. Di antara murid-murid Imam Ahmad yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah (W. 928 H) dan Ibnul Qayim (W.751 H), Atas pengaruh Muhammad bin Abdul Wahab (W.1206 H) madzhab Hambali menjadi madzhab resmi negara Arab Saudi.

Madzhab Hambali berbeda dengan Madzhab lainnya. Dalam hal ini madzhab Hambali memiliki pendapat yang keras, yaitu dalam hal Aqidah dan masalah hukum. Mereka bergerak sendiri menghancurkan tempat-tempat maksiat seperti bar, menyerang karaoke dan mengecam orang-orang yang berpacaran di jalan-jalan.

Madzhab ini berpegang teguh terhadap nash al Quran dan hadits. Dalil-dalil hukum mereka terdiri dari al Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihab, Al Mashalih dan Sad Dzara’i. Hanya saja mereka menggunakan hadits mursal dan hadits dhaif serta mendahulukannya ketimbang Qiyas.

Selain itu medzhab Hambali mengambil pendapat sahabat nabi, sekalipun ia pendapat pribadi dan mendahulukannya dari pada Qiyas. Ia tidak mengambil Qiyas kecuali karena darurat.

 

  1. MEMAHAMI SUNNAH DAN BID’AH

            Sunnah secara etimologi berarti model perilaku, baik atau buruk. Menurut Fazlur Rahman Sunnah juga dapat diartikan sebagai penengah di antara ektriminitas dan middle way (jalan tengah).

            Dalam al Quran, kata sunnah disebut sebanyak enam belas kali, dan itu termasuk bentuk pluralnya, yaitu sunan. Biasanya kata sunnah dalam al Quran berhubungan dengan ketetapan orang-orang terdahulu. Sunnah Al Awwabin dan ketetapan Allah (Sunnatullah). Sunnah yang disebut pertama berarti kejadian yang menimpa mereka, sedangkan sunnah yang terakhir mengandung arti ketentuan Allah, cara-cara dan aturan yang berlaku bagi makhlukNya.

            Secara terminologi, term sunnah ditujukan kepada perkataan, perbuatan dan taqrir (ketetapan) Rasulullah SAW. Oleh karena itu sunnah identik dengan hadits.

            Tetapi yang kita bahas di sini adalah pengertian sunnah sebagai suatu yang harus dipedomani dalam menjalankan agama, di mana setiap muslim hatus merujuk kebiasaan (perilaku dan pola hidup) yang ada pada diri Nabi.

Sementara sunnah menurut ulama hadits mutaakhirin berarti ungkapan yang dapat menyelamatkan dari keragu-raguan tentang akidah, khususnya dalam hal Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan masalah-masalah keutamaan para sahabat. Ditekankan pada masalah aqidah, karena aspek ini dianggap penting termasuk bahaya penyelewengannya. Tetapi jika ditelaah lafadz ini mengacu pada pengertian jalan hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik ilmu, amal akhlak ataupun segi kehidupan lainnya.

Selain itu kata sunnah dihadapkan secara diametral kepada bid’ah atau bentuk penyelewengan dalam hal pengamalan agama.

Untuk memahami sunnah secara lebih mendalam, maka kita juga perlu memahami pengertian bid’ah. Secara umum bid’ah berarti segala perbuatan yang diada-adakan dalam ajaran agama tanpa ada landasan syariat.

Secara Bahasa sebagaimana ulama mengklasifikasikan menjadi dua, yakni bid’ah hasanah dan bid’ah sayyiah. Bid’ah hasanah dibagi menjadi bid’ah wajibah (yang bersifat wajib), bid’ah mandubah (yang bersifat sunnah) dan bid’ah mubahah ( yang bersifat mubah) sedangkan bid’ah sayyian  menjadi bid’ah makhruhah dan bid’ah muharramah.

Bid’ah wajibah seperti mengumpulkan al Quran dalam satu mushaf, di mana perbuatan ini dianggap sebagai bid’ah karena tidak ada praktek dan contoh pada masa Rasulullah.

Bid’ah mandubah, misalnya mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah pada bulan Ramadhan. Perbuatan ini termasuk bid’ah karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tetapi oleh Umar bin Khattab.

Bid’ah mubahah, misalnya penggunaan pengeras suara untuk azan. Ini boleh saja dilakukan karena tidak langsung terkait dengan substansi syariat.

Bid’ah makhruah, seperti menambah-nambah perbuatan sunnah yang sudah ada batasnya, misalnya sholat tahajjud sepuluh Rakaat ditambah dengan satu rakaat sholat witir menjadi sebelas raka’at dirubah menjadi dua puluh satu  rakaat ditambah witir.

Sementara bid’ah muharramah seperti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak memiliki dasar dalam al Quran dan sunnah seperti menaruh sesaji di pojok pojok sawah .

 

  1. PEMIKIRAN NU DALAM BERMADZHAB

            Secara umum pemikiran NU atau ahlu sunnah wal jamaah di sini di dalam Fiqih mengikuti empat madzhab, madzhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Sementara dalam masalah Akidah mengikuti madzhab Imam Asy’ari dan Maturidi serta dalam tasawuf mengikuti Al-Ghozali dan Imam Junaidi.

            Tetapi meskipun demikian, kalangan muda NU seperti Dr. Said Agil Siraj tidak menyatakan bahwa pemikiran NU dalam bermadzhab tidak harus persis sama seperti pemahaman di atas.

Salah satu karakter sunni adalah selalu bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Langkah Imam Al Asy’ari dalam mengemas aswaja pada masa pemerintahan Al Mutawakil setelah puluhan tahun mengikuti mu’tazilah memiliki pemikitan cemerlang. Al Asy’ari dalam menyelamatkan Umat Islam saat itu. kemudian al Baqillani dan al Juwaini pengikut Al Asyari meneruskan ajaran sunni yang lebih condong kepada mu’tazilah merupakan adaptasi sunni.

            Demikian pula al Ghazali, menolak filsafat dan memasukkan dalam wujud tasawuf juga merupakan bentuk jalan tengah. Demikian pula KH. Hasyim Asyari yang telah memberikan batasan sunni dalam bermadzhab sebagaimana yang dipegang oleh NU saat ini juga merupakan pemikiran cemerlang saat itu.

            Hal yang patut dicatat adalah bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah atau jam’iyah NU tidak mengenal jumud (mandeg), tidak kaku, tidak eksklusif, tidak elitis dan tidak mengenal status quo. Sebaliknya NU adalah organisasi masyarakat yang berpaham ahlu sunnah wal jama’ah yang bisa berkembang, akomodatif dan dapat mendobrak kemapanan yang sudah kondusif apabila diperlukan.Oleh karena itu pada abad 21 ini NU perlu menyelaraskan

 

  1. SOSOK RASULULLAH SAW DAN NAHDHOTUL ULAMA { NU }

Nabi Muhammad SAW merupakan perwujudan semua kebajikan. Beliau tidak hanya merupakan orang yang terbaik, tetapi juga Nabi yang terbesar. Aisyah berkata:”Akhlaknya adalah al Quran”. Dengan kata lain kehidupan sehari-harinya merupakan gambaran yang benar dari ajaran-ajaran al Quran. Rasulullah SAW merupakan perwujudan dari semua yang diperintahkan di dalam al Quran. Hal ini karena al Quran merupakan undang-undang yang mengandung moral yang tinggi bagi pengembangan kemampuan-kemampuan manusia yang berbeda-beda, di mana kehidupan Nabi memperlihatkan semua moral itu dalam kenyataan.

Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pendiri suatu agama baru, pencipta suatu bangsa baru, tetapi juga seorang pembaharu (reformer) bagi suatu tatanan sosial yang besar. Sejak permulaan sejarah, dunia telah melihat banyak pembaharu pada setiap abad dan di setiap tempat, tetapi tidak seorangpun  yang menyamai Nabi dalam melaksanakan perubahan-perubahan yang revolusioner dalam suatu masyarakat yang hampir mati dan dungu.

Pada waktu kemunculan Nabi, bangsa Arab sedang melewati suatu masa kebodohan. Seluruh kehidupan sosial Arab telah terjerumus ke dalam kenistaan dan pelanggaran sosial. Di sini Nabi memahami benar bahwa masyarakat Arab harus menghilangkan ketidakadilan sosial dan harus menghapuskan kelas-kelas yang mempunyai hak istimewa di dalam masyarakat. Nabi tidak dapat menemukan alasan mengapa harus ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.Karena itulah ia mengajarkan ajaran persamaan di antara manusia.Nabi menganggap, bahkan dirinya sendiri sebagai anggota manusia biasa sebagaimaan sabdanya.:

إنما أنا بشر مثلكم  أنسى كما تنسون

Artinya: “Sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian semua aku lupa sebagaimana kalian lupa”

Di samping usaha menegakkan persamaan dan keharmonisan sosial, Nabi juga menciptakan kerukunan antara umat beragama dengan menetapkan kebijakan toleransi umat beragama.

Selain itu Nabi juga seorang demokrat sejati. Piagam yang diberikannya kepada Madinah merupakan jaminan terhadap jiwa, hak milik dan agama bagi semua orang tanpa membedakan kasta dan keimamanan. Piagam itu juga memberikan hak asasi  berupa kebebasan, persamaan dan persaudaraan, semangat kerukunan, persaudaraan dan persahabatan yang mulia.

Apabila kita melihat sejarah sesungguhnya jauh sebelum Nahdhatul Ulama sebagai jam’iayah berdiri para ulama ahli sunnah wal jamaah sudah merumuskan misi dan peran sosial ulama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasululah SAW. Ulama memiliki ciri yang melekat padanya, yaitu sebagai faqih fi mashalih Al Khalqi, yakni orang-oang yang cakap, paham, dan mengenal dengan baik kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Gambaran ulama semacam ini kemudian dilanjutkan ketika Nahdhatul Ulama berdiri pada tahun 1926. Saat itu NU menghadapai tantangan global, kebangkitan fundamentalisme dan kolonialisme. Yang pertama mengancam kelestarian cara beragama yang berorientasi madzhab dan yang kedua mengancam kelangsuangan umat Islam sebagai sebuah bangsa yang dipersatukan oleh ikatan tanah air.Dalam sebuah pidatonya KH Hasyim Asyari berkata:”Wahai para ulama, bangsa Indonesia sedang memperhatikan pada kalian apa yang sedang kalian perbuat untuk bangsa ini, dalam upaya melakukan perbaikan, baik yang menyangkut keagamaan, maupun dalam bidang kemasyarakatan”.

Seruan tersebut dirumuskan menjadi tanggungjawab keIslaman dan tanggungjawab tanah air. Tanggungjawab keIslaman berarti tanggungjawab dalam hal keagamaan dan keIslaman yang melekat pada diri NU sejak didirikan dan tangungjawab tanah air adalah tanggungjawab kepada bangsa dan negara.

Jadi peran ulama sebagai pewaris nabi merupakan pendorong bagi dinamika perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya. Ulama juga menjadi sumber inspirasi dalam menjawab tantangan dan menyelesaikan persoalan bangsa.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku Aswaja STNU Jakarta

M Ali Hasan prbandingan Mazhab Fiqh . Raja Grafindo Persada,Jakarta 1997

Abbas,Sirojudin,40 masalah Agama.

Terjemahan Al Qur’an  Departemen Agama RI

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *